Aturan Baru SMPN 7 Surakarta

Aturan Baru SMPN 7 Surakarta – Orangtua siswa baru SMPN 7 Surakarta sudah sempat ramai waktu lakukan daftar lagi. Karena orangtua harus tanda-tangani surat pengakuan yang satu diantara didalamnya adalah siswa dilarang menikah sepanjang tempuh pendidikan.

Ketentuan itu di rasa tidak lumrah jadi ketentuan masuk SMP. Walau, sebetulnya orangtua murid sepakat bila anaknya tidak menikah pada umur SMP.

Ketentuan itu tercatat dalam lembar surat pengakuan pada ketentuan nomer tiga. Didalamnya adalah ‘sanggup mentaati serta patuhi pekerjaan sepanjang Waktu Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Penerapan Wiyata Mandala, OSIS serta Tata Teratur Sekolah dan tidak menikah sepanjang ikuti pendidikan di SMP Negeri 7 Surakarta’.

Ketentuan diperkokoh dengan ketentuan nomer lima, yaitu ‘Apabila saya tidak mentaati peraturan serta ketetapan yang diputuskan oleh sekolah, saya mampu terima sangsi dari sekolah’.

Kepala SMPN 7 Surakarta, Siti Latifah, membetulkan terdapatnya klausul itu. Tetapi ia menyanggah jika ketentuan itu dibikin olehnya.

“Benar memang benar ada klausul itu. Tetapi itu dibikin semenjak saya belum jadi Kepala SMPN 7 Surakarta,” kata Siti, Rabu (10/7/2019).

Tetapi ia mengaku jika dianya tidak memeriksa terlebih dulu terdapatnya klausul itu. Hingga surat pengakuan sudah terburu tersebar serta diisi oleh orangtua murid.

“Memang saya tidak memeriksa langsung, jadi terlanjur keluar,” tutur ia.

Tetapi Siti pastikan sudah mencoret klausul itu. Ia juga memandang ketentuan itu tidak mempunyai basic yang sesuai ketentuan di atasnya.

“Telah kami anulir kriteria dilarang menikah itu. Orangtua murid juga kami berikan pandangan. Ketentuan semacam itu pun tidak ada sangkutannya dengan ketentuan di atasnya,” tuturnya.

Selain itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Surakarta, Bambang Wahyono, menjelaskan ketentuan itu tidak bersumber dari dinas. Tetapi ia minta warga tak perlu menyinggung ketentuan itu.

“Memang tidak ada ketentuan dari dinas yang mengendalikan itu. Tetapi kami tidak mempersoalkan ketentuan itu, sebab tiap sekolah mempunyai kebijaksanaan sendiri,” katanya.