Presiden Jokowi Merugikan Peserta Pemilu Lainnya

Presiden Jokowi Merugikan Peserta Pemilu Lainnya – Calon presiden incumbent Joko Widodo dilaporkan ke Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu). Perihal ini sebab terdapatnya pendapat pelanggaran berkaitan kebijaksanaan pemerintah menggratiskan sarana Jembatan Suramadu.

Jokowi dilaporkan oleh Komunitas Advokat Rantau (Fara) ke Bawaslu sore hari ini, Selasa (30/10/2018). Ada tiga anggota Fara yang hadir memberikan laporan Jokowi di kantor Bawaslu.

Mereka hadir pada jam 16.50 WIB serta masukkan berkas laporan ke sekretariat Bawaslu. Sesudah lengkapi berkas laporan, mereka memperoleh surat sinyal terima laporan pada jam 17.10 WIB.

Fara memandang kebijaksanaan Jokowi menggratiskan Jembatan Suramadu menjadi kampanye terselubung. Mereka mempersoalkan tempat Jokowi, yang sekarang sebagai calon presiden.

“Berkenaan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI di hari Sabtu, 27 Oktober, dimana dalam peresmian penggratisannya dikerjakan oleh Pak Jokowi, yang dalam perihal ini menjabat Presiden RI atau calon presiden, jadi pantas disangka hal itu merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung,” tutur anggota Fara, Rubby Cahyady, sesudah memberikan laporan Jokowi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diluar itu, Rubby menjelaskan beberapa orang di sekitar Jokowi membuat salam satu jari waktu peresmian penggratisan Jembatan Suramadu. Menurut dia, perihal ini adalah satu bentuk kampanye dengan tampilkan citra diri.

“Lebih saat peresmian itu banyak yang tunjukkan lambang salam satu jari, yang disebut citra diri Pak Jokowi sebagai calon presiden,” kata Rubby.

“Saya katakan ini terselubung, dengan gestur-gestur (satu jari) ini begitu jelas. Sebab ini presiden sekaligus juga capres,” sambungnya.

Menurut Rubby, aksi itu melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, salah satunya berkaitan terdapatnya aksi merugikan pihak lainnya.

“Punya potensi merugikan peserta pemilu yang lain, seperti dinyatakan di Masalah 282 juncto Masalah 306 juncto Masalah 547 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu,” papar Rubby.

Dia menjelaskan Jokowi semestinya tidak hadir saat peresmian Jembatan Suramadu. Rubby minta Bawaslu mengecek terdapatnya pendapat pelanggaran yang dikerjakan Jokowi.

“Mengapa yang digratiskan Suramadu saja, harusnya ikut Presiden tak perlu hadir ke Suramadu, lewat menteri berkaitan, dapat. Istilahnya Jokowi tidak mesti hadir. Kami berharap Bawaslu bisa mengecek serta memutuskan ada-tidaknya pelanggaran pemilu,” ucapnya.

Seperti didapati, Presiden Jokowi meniadakan tarif jembatan Suramadu. Dia telah menyanggah kebijaksanaannya itu ditujukan untuk mendulang nada di pemilihan presiden.

Jokowi menjelaskan saran untuk pembebasan cost jembatan yang awal mulanya berbentuk Tol Jembatan Suramadu telah ada semenjak 2015. Awalannya, kata Jokowi, beberapa tokoh agama serta penduduk minta Jokowi meniadakan cost tol untuk sepeda motor.

Saran itu ia terima serta ditetapkan. Setelah itu, pada tahun 2016, penduduk minta Jokowi memotong cost tol sekitar 50 % untuk kendaraan mobil. Saran itu ikut ia terima serta ditetapkan.

Jokowi menyanggah kebijaksanaannya berkaitan dengan politik. Bahkan juga Jokowi menjelaskan, bila mempunyai tujuan politik, ketetapan penghilangan tarif tol itu baru diaplikasikan pada saat mendekati pencoblosan Pemilihan presiden 2019.

“Ya jika kita ingin masalah politik, kelak saya gratiskan bulan Maret saja, tahun kedepan. Begitu loh. Janganlah apa-apa dihubungkan dengan politik, ini masalah ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan,” tegas Jokowi di Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10).